Jaga Lahan Kotabaru, Pemerintah Pusat dan Daerah Sepakat Bentuk Tim Pengendalian
KOTABARU – KALSELBABUSSALAM.COM
Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Kotabaru dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi untuk mengoptimalkan pengendalian hak atas tanah dan ruang di Kabupaten Kotabaru. Sosialisasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang adil dan transparan, terutama mengingat potensi sumber daya alam Kotabaru yang melimpah.
Kegiatan yang berlangsung di aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru pada Senin, 11 Agustus 2025 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Muhlis dan Direktur Pengendalian Hak atas Tanah, Alih Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN, Andi Renald.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syairi Muhlis menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. "Sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar, Kotabaru menghadapi tantangan dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang," katanya. Ia berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi konkret guna memperkuat pengendalian hak atas tanah demi kesejahteraan rakyat.
Direktur Andi Renald menambahkan bahwa tim pengendalian akan fokus pada Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan alih fungsi lahan, termasuk di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. "Tugas kami adalah memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti," ujarnya. Ia menekankan perlunya bersyukur atas kekayaan alam "Bumi Saijaan" (julukan Kabupaten Kotabaru) dengan cara menjaganya.
Selain dihadiri oleh Wakil Bupati dan Direktur Andi Renald, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya Sekretaris Daerah, Kepala Subdirektorat Pengendalian Hak atas Tanah, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kepala BPN Kabupaten Kotabaru.(A)