Kegagalan APBD Perubahan Hulu Sungai Tengah: GEPAK Soroti Kepentingan Rakyat yang Terbengkalai
.jpg)
Barabai – KALSELBABUSSALAM.COM
Krisis politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) semakin memanas setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kembali gagal disahkan, untuk kali kedua secara berturut-turut. Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK), Rohyadi, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama mengingat betapa pentingnya anggaran tersebut bagi masyarakat luas. Kebutuhan krusial seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga kontrak, BPJS, hingga berbagai belanja daerah lainnya, kini terancam.
“Ini sangat mengecewakan. Anggaran Perubahan ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tapi lagi-lagi gagal dibahas dan belum juga disahkan,” ungkap Rohyadi. Menurutnya, APBD Perubahan yang seharusnya dapat menutupi kekurangan anggaran di beberapa sektor vital, kini tak bisa terwujud.
APBD Murni Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2,06 triliun. Pemerintah daerah telah mengajukan APBD Perubahan pada 23 Juli 2024, dengan usulan peningkatan anggaran menjadi Rp 2,27 triliun—bertambah sekitar Rp 218 miliar. Anggaran ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal, khususnya dalam mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.
Rohyadi juga menekankan bahwa DPRD Hulu Sungai Tengah seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, ketimbang terjebak dalam urusan politik atau kepentingan kelompok tertentu. “Mereka sudah mendapatkan fasilitas dan anggaran perjalanan dinas yang besar. Sudah seharusnya mereka mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, sesuai dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat,” katanya.
Dalam pernyataannya, GEPAK meminta agar DPRD dan Pemerintah Daerah, khususnya Bupati, dapat bekerja lebih harmonis dan bersinergi untuk mengelola kabupaten dengan lebih baik. Rohyadi memperingatkan, jika konflik politik terus mengorbankan kepentingan rakyat, maka kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka akan semakin pudar.
“Masyarakat sudah memilih dan mempercayakan harapan mereka pada para wakil rakyat. Jangan biarkan kepercayaan itu hancur hanya karena urusan politik,” tegasnya. Rohyadi juga menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas dan fasilitas yang dinikmati oleh anggota DPRD, yang menurutnya perlu diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap kinerja eksekutif dan komitmen dalam memajukan daerah.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya penyaluran anggaran yang tepat sasaran agar dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. "Jika kepentingan politik terus menghalangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, ini akan menjadi catatan buruk dalam demokrasi kita,” ujarnya.
GEPAK berharap agar seluruh pihak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat bersatu, meninggalkan konflik politik, dan bersama-sama membangun masa depan daerah yang lebih baik.