Rakor Regional Kalimantan, Paman Birin Tegaskan Penguatan Birokrasi dan SDM ASN
Banjarmasin – KALSELBABUSSALAM.COM
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, menekankan pentingnya penguatan aspek-aspek kunci dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Pesan ini disampaikan melalui Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (29/5) pagi.
“Penguatan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur sangat penting untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi,” ujar Paman Birin.
Gubernur juga menyampaikan harapannya agar rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penting yang memperkuat sektor birokrasi informasi dan SDM ASN.
“Saya berharap, rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat sektor birokrasi informasi dan SDM ASN, serta menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan,” imbuhnya.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Badan Kepegawaian dan SDM se-Kalimantan. Dalam kesempatan ini, Paman Birin juga memaparkan sejumlah prestasi Pemprov Kalsel, seperti Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tertinggi di Indonesia tahun 2023, nilai kategori A untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, tingkat inflasi terendah di Regional Kalimantan, Indeks BerAKHLAK Tertinggi tahun 2023, dan angka kemiskinan terendah kedua se-Indonesia.
Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, mengungkapkan bahwa rakor yang semestinya dilaksanakan pada tahun 2020 ini juga bertujuan mencari solusi alternatif untuk berbagai masalah organisasi dan kepegawaian di Kalimantan.
“Kita menghadirkan narasumber yang ahli di bidang ini agar peserta dapat menyampaikan keluhan mereka, yang kemudian akan didiskusikan untuk mencari solusi, khususnya di regional Kalimantan,” tuturnya.
Diskusi dalam acara ini mencakup penyelesaian masalah tenaga Non-ASN, rekrutmen CASN, pemberian TPP, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif.
“Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik tanpa ada perbedaan di regional Kalimantan. Bersama-sama membangun Kalimantan,” harap Tantri.
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, juga berharap mendapatkan masukan dari peserta dan narasumber untuk mengatasi masalah yang dihadapi BKD Kalsel.
“Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi BKD Kalsel selama ini bisa mendapatkan jawaban dari para narasumber dan peserta,” ujarnya.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Pelaksana Harian Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda, Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, serta Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. (adpim/Ksb)